Anton Apriyantono

Ditulis oleh Webmaster

JAKARTA - Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyakini Indonesia segera menjadi net-eksportir jagung dengan cara meningkatkan produktivitas pada lahan yang ada saat ini. “Sekarang produktivitasnya baru 3,7 ton per hektar pada luas panen 3,6 juta hektar. Kalau produktivitasnya meningkat saja antara 4-5 ton per hektar, maka Indonesia siap jadi net-eksportir,” ujar Mentan Anton Apriyantono saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Peranan Jagung dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jakarta, Rabu (28/5).

Menurut Mentan, peningkatan produksi jagung sangat terkait dengan benih. Hingga kini baru 40 % benih yang digunakan adalah hibrida yang peningkatan produksinya sangat memadai. Bila seluruh benih komposit tergantikan dengan hibrida, maka kenaikan produksi akan terjadi dan pada akhirnya kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi secara keseluruhan dan terdapat kelebihan yang bisa digunakan untuk ekspor.

“Tahun ini, kita targetkan adanya kenaikan produksi hingga 20% sehingga total produksi kita 15,9-16,5 juta ton. Jumlah ini meningkat jauh dari tahun lalu yang 13,26 juta ton. Peningkatan produksi tersebut dengan peningkatan produktivitas 4-4,2 ton per hektar,” ujar Mentan.

Dengan asumsi capaian produksi tersebut tercapai, maka Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai net-eksportir mengingat kebutuhan dalam negeri, terutama industri pakan ternak yang hanya mencapai 8,13 juta ton. Dengan demikian, terdapat kelebihan kebutuhan yang mencapai 7,5-8,5 juta ton. Bila kelebihan tersebut diserap untuk kebutuhan lain dalam negeri mencapai 2 juta ton, maka terdapat 5 juta ton yang bisa diekspor. Dalam catatan, negara-negara importer yang sampai saat ini membutuhkan jagung antara lain Malaysia, Jepang, dan India. Bahkan, Jepang setiap tahunnya membutuhkan jagung hingga 16 juta ton.

Selain persoalan benih, Mentan juga mengungkapkan peningkatan produsi jagung nasional juga dilakukan melalui perluasan areal lahan, terutama lahan kering dan juga lahan-lahan perkebunan milik swasta maupun perhutani atau inhutani. “Masih banyak lahan potensial yang bisa dioptimalkan dalam rangka meningkatkan produksi nasional,” tegas Mentan.

Di bagian lain, Mentan mengakui masih terjadi kesenjangan antara daerah penghasil dan pengguna jagung di Indonesia. Kondisi ini menjadi sebab antara pasokan dan produksi akhir dari jagung, yang mayoritas menjadi pakan ternak, tak sebanding. “Yang pasti harga pakan menjadi lebih mahal dibanding bila antara daerah produsen jagung juga menjadi daerah produsen pakan,” ujar Mentan.

Untuk mengatasinya, Mentan mengungkapkan bila Deptan telah berupaya membuat silo-silo atau tempat penyimpanan jagung di berbagai daerah produsen. “Memang sudah kita buat 39 pusat penyimpanan dan penggilingan, namun jumlah itu tidak memadai dengan kapasitas produksi yang terus meningkat. Oleh karena itu, kita berharap jumlah pusat penyimpanan ini bisa bertambah sehingga memperpendek jalur distribusi dari wilayah produsen ke wilayah yang membutuhkannya,” papar Mentan.

Hingga kini, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung menjadi wilayah produsen jagung nasional. Masing-masing menghasilkan 40%, 21%, dan 12% dari produksi nasional. Sementara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang diharapkan menjadi wilayah utama penghasil jagung baru menghasilkan 7% dan 3% produksi nasional. ***

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

SUKABUMI - Mentan Anton Apriyantono menyampaikan pihaknya tengah mengkaji pembelian lahan produktif yang ada di daerah strategis seperti pinggir jalan atau kawasan yang potensial untuk perumahan atau industri. Langkah ini, menurut Mentan dilakukan untuk mencegah atau menghambat terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan.

“Saya sudah minta Dirjen Tanaman Pangan untuk mengkaji kemungkinan ini. Kalau memungkinkan, terutama dari sisi anggaran, maka kita bisa lakukan itu,” ujar Mentan Anton Apriyantono saat melakukan tanam padi hibrida perdana bersama Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan dan Bupati Sukabumi Sukmawijaya di Cisaat, Bangbayang, Cicurug, Sukabumi, Ahad (25/5) lalu.

Dalam amatan Mentan, setiap kali kunjungan ke daerah di sepanjang jalan yang dilalui banyak lahan-lahan pertanian dalam kondisi siap dijual. “Ini mengkhawatirkan, kalau semua lahan seperti itu dijual dan digunakan untuk non-pertanian, kita tinggal menanti ancaman kekurangan pangan di negeri ini. Karenanya, adalah mendesak untuk menghambat atau menghentikan alih fungsi lahan tersebut,” papar Mentan.

Persoalan alih fungsi lahan, menurut Mentan memang menjadi salah satu sebab persoalan pangan yang bila tak tertangani menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Setiap tahunnya, tak kurang dari ratusan ribu hektar lahan pertanian berubah fungsi kepada lahan pemukiman atau industri. Dengan menghambat laju alih fungsi, salah satunya dengan membeli lahan-lahan produktif tersebut maka diharapkan ketahanan pangan tetap terjaga.

Selain menghambat laju alih fungsi, Mentan kembali mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk menghidupkan lumbung pangan di daerah masing-masing. Keberadaan lumbung pangan dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Terlebih di era otonomi seperti sekarang. Meski stock pangan nasional kita aman, kata Mentan, tak ada salahnya kita berjaga-jaga. Antara lain dengan meningkatkan ketahanan pangan sampai ke tingkat RT/RW.

Dalam kaitan inilah, Mentan selaku Ketua Pelaksana Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional mengaku telah berkirim surat ke semua gubernur dan bupati di seluruh Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Caranya dengan membuat cadangan pangan di masing-masing RT sekitar 500 kg. Fungsinya sebagai lumbung pangan di wilayah RT masing-masing.

“Cadangan ini bisa dipakai untuk membantu mereka yang kurang mampu. Entah sebagai pinjaman atau bantuan dari yang kaya atau berkemampuan kepada mereka yang miskin.”Kita harus bersyukur ketika negara-negara lain dilanda krisis pangan, Alhamdulillah Indonesia termasuk aman. Ketersedian pangan kita cukup bahkan surplus,” jelas Mentan seraya menambahkan bahwa produksi beras nasional pada 2007 meningkat 4,8%.

Capaian ini merupakan rekor dalam sejarah pertanian Indonesia. Mentan menambahkan bahwa produksi beras domestik sejak tahun 2005 sebenarnya tidak ada masalah dalam arti cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang masalah adalah menyangkut keterjangkauan oleh sebagian masyarakat. Harga yang cukup baik dari sisi petani produsen adakalanya dinilai terlalu tinggi dan tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat yang masuk katagori miskin.

Untuk itulah kadang pemerintah perlu impor beras untuk stabilisasi harga.Selain mencatat sejarah pertumbuhann produksi, tahun 2007, Indonesia juga menyumbang 36% terhadap angka kenaikan produksi padi dunia. FAO telah mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang sangat responsif mengatasi krisis pangan. “Karena pemberitaan yang berlebihan tentang kebanjiran dan berbagai bencana alam, Indonesia memang pernah disebut sebagai bangsa yang rawan pangan. Namun, setelah diklarifikasi, FAO akhirnya mengapresiasi kita.”Sekarang ini harga beras di pasar internasional telah bergeolak dengan kecenderungan yang terus meninggi. Di sejumlah negara, termasuk Malasyia dan Filipina, harga beras melonjak tajam sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.” ***

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Pada bagian lain, Mentan menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk membantu petani tidak perlu diragukan. Selain melanjutkan program bantuan benih unggul, Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pupuk dengan harga tetap (tidak terpengaruh harga BBM). Tahun 2008, pemerintah menyediakan dana Rp 13 trilyun untuk subsidi pupiuk. Angka ini hampir dua kali lebih besar dari angka subsidi tahun sebelumnya.

Untuk membantu permodalan dan peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah juga telah menggulirkan berbagai program dan skema kredit. Antara lain Kredit Usaha Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Deptan telah menyediakan dana Rp 1,1 trilyun untuk program PUAP di 11.000 desa seluruh Indonesia. ***  

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Hanya berselang tiga hari sejak mendemo Departemen Pertanian, Sabtu (19/4) para petani di Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor, mendapat kunjungan Menteri Pertanian Anton Apriyantono bersama jajarannya. Tak hanya berkunjung, Mentan bahkan bermalam di rumah salah satu petani, Sulaeman.

‘’Sebenarnya, demo yang dilakukan mereka menyangkut tuntutan reforma agraria akibat lahan tidur di kawasan tempat tinggal mereka. Namun, karena kita ingin mengetahui persoalan langsung di lapangan dan Presiden sudah mengintruksikan untuk mengoptimalkan lahan tidur menjadi areal pertanian, maka kami memutuskan untuk mengunjungi mereka,’’ ujar Sekretaris Menteri Pertanian Dr Abdul Munif.

Selain itu, lanjut Munif, sudah cukup lama Mentan tak menginap di rumah petani. ‘’Pak Anton itu punya kebiasaan menginap di rumah petani sejak menjabat hingga sekarang. Sudah lebih sebulan tak ke lapangan dan menginap di rumah para petani,’’ jelas Munif.

Hadir bersama rombongan sejak Sabtu petang, Mentan sholat maghrib dan makan malam bersama masyarakat Tajur Halang. Menu yang disediakan pun sederhana, ayam bumbu bali dan tumis sayur serta sambal dan tak ketinggalan lalapan. Usai itu, sholat Isya berjamaah pun dilakukan di masjid yang terletak di kampong Pojok, desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

Selepas Isya, masyarakat yang sudah memadati masjid bertambah karena acara pertemuan dengan Mentan pun bakal segera berlangsung. Dalam dialog, Mentan lebih banyak mendengarkan keluh kesah para petani terutama menyangkut lahan tidur yang mereka garap dan menuai persoalan karena sang pemilik melarang mereka menggarapnya.

Intinya, petani Tajurhalang meminta Mentan Anton Apriyantono membebaskan lahan tidur yang dimiliki PT BSS untuk dikelola warga. Soalnya, sejak dibeli PT BSS tahun 1990 silam, lahan di lokasi tersebut tidak tergarap. Malahan warga menilai lahan di PT BSS dibiarkan terbelengkalai.Melihat kondisi tersebut warga berinisiatif menggarapnya, namun niat warga ditolak pihak perusahaan.

 ”Setelah dijual, kita tidak memiliki lahan lagi. Selama ini, kita hanya menumpang di PT BSS dengan memanfaatkan lahan yang belum tergarap. Tetapi bukannya izin yang diberikan, pihak perusahaan melarang kami menggarapnya,” ujar Kamsudin, perwakilan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Desa Tajurhalang, aktivis yang selama in memperjuangkan keinginan tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelumnya PT BSS membeli lahan seluas 300 hektare milik warga dengan harga Rp50 ribu per meter. Rencananya lahan akan dijadikan perkebunan teh, tapi kenyataannya, pihak perusahaan melantarkan lahan tersebut. Dari situlah warga berniat mengambil kembali lahan mereka untuk digarap.
 
Menyikapi keinginan warga tersebut, Mentan Anton Apriyantono menuturkan, Departemen Pertanian (Deptan) tidak mempunyai wewenang memenuhi tuntutan warga. Alasannya bukan kapasitas Deptan, melainkan prosesnya harus lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN).Meski demikian Mentan berjanji tidak akan lepas begitu saja, karena sampai saat ini Deptan maupun BPN sudah melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan investigasi terhadap lahan yang dipersoalkan warga.

 ”Ini harus dilakukan melalui proses hukum, dan saat ini BPN masih melakukan proses tersebut untuk menginventarisasi lahan tidur itu,” jelas Mentan.Menurut Anton, BPN bisa menetapkan apakah lahan tersebut bisa diambil kembali oleh negara atau tidak nantinya tergantung hasil investigasi BPN. “Kita bisa mengambil lahan yang terlantar tersebut dan ini sesuai konsep pemerintah. Tetapi kesulitan yang kita hadapi terkait dengan hak guna usaha (HGU) dengan pemilik lahan yang bersangkutan,” terangnya.

Anton juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menahan diri, karena BPN masih melakukan proses hukum kejelasan hak lahan seluas 300 hektare itu. ‘’Jangan menyerobot nanti bisa masuk bui lho,’’ tutur Mentan.

2 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Seiring dengan meningkatnya ekspor nonmigas, selama Triwulan I 2008 eskpor pertanian Indonesia meningkat 41% dibanding ekspor pada periode tahun sebelumnya. Kinerja ekspor sektor pertanian ini melebihi kinerja sektor perindustrian dan sektor pertambangan.

Berita resmi Statistik BPS April 2008 melaporkan bahwa ekspor Indonesia pada triwulan I meningkat sekitar 28,53% dibanding periode yang sama tahun 2007. Prestasi ini berasal dari kenaikan ekspor migas migas sebesar 53,75% dan ekspor nonmigas sebesar 25%.Eskpor nonmigas selama periode Januari-Februari mencapai nilai 17.020,8 juta dolar atau sekitar 78,74% dari nilai total ekspor pada periode yang sama.

Nilai ekspor pertanian selama dua bulan pertama tahun 2008 mencapai nilai 682,2 juta dolar AS atau sekitar 3,16% dari nilai total ekspor Indonesia yang mencapai 21.617,5 juta dolar. Dari segi nilai, kontribusi sektor pertanian memang masih di bawah sektor lain, tetapi dari segi angka pertumbuhan ekspor pertanian telah melebihi pertumbuhan ekspor sektor lainnya. Ekspor sektor industri misalnya tumbuh mencapai 31,34%, sedang ekspor sektor pertambangan mengalami penurunan(-7,50%).

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas berasal dari karet dan barang-barang dari karet serta komoditas lemak & minyak nabati/hewan. Eskpor lemak dan minyak meski menurun pada bulan Februari, secara keseluruhan ekspor pada Jan-Feb 2008 mencapai nilai 2.639,8 juta dolar. Artinya masih jauh di atas prestasi ekspor Jan-Feb 2007 (1.116,5 juta dolar). Nilai ekspor komoditas ini punya kontribusi sekitar 15,51% terhadap total ekspor nonmigas. Sedang jika digabung, ekspor karet dan lemak & minyak punya kontribusi sekitar 22,61% terhadap total ekspor nonmigas.

Uni Eropa, Jepang, AS, Singapura dan Cina merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan nilai, kontribusi masing-masing negara tujuan ekspor berturut-turut adalah 14,53 (Uni Eropa), 12,96 (Jepang), 11,52% (AS), 9,31% (Singapura), dan 7,43% (Cina).Sementara itu, total impor nonmigas pada Jan-Feb 2008 mencapai 10.991,1 juta dolar atau naik 47,5% dibanding tahun lalu. Khusus untuk barang konsumsi, nilai impornya mencapai 1.149,9 juta dolar atau naik sekitar 28,68% dari tahun lalu. Impor serelia sendiri mencapai 394 juta dolar atau sekitar 3,58% dari nilai impor total Indonesia.

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan beras. Namun, harga beras harus tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.

Presiden menegaskan hal itu di sela-sela panen raya perdana padi varietas baru, Super Toy HL-2, di Desa Grabag, yang terletak 20 kilometer sebelah selatan Kecamatan Purworejo, ibu kota Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (17/4).

Dalam dialog dengan Presiden, sejumlah petani mengeluhkan rendahnya harga jual gabah dan beras petani. Hal itu memberatkan petani karena harga pupuk telah membubung. Para petani berharap pemerintah meningkatkan HPP beras dan gabah atau meningkatkan subsidi.

HPP untuk gabah kering panen (GKP) saat ini Rp 2.000 per kilogram (kg), dan gabah kering giling (GKG) Rp 2.575 per kg. HPP beras Rp 4.000 per kg.

Selain menjanjikan kenaikan HPP, Presiden juga menjanjikan pengendalian harga pangan agar tidak terlalu tinggi.

Di luar mengendalikan harga, menurut Presiden, kebijakan pangan yang dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan produksi, kecukupan cadangan beras Bulog, perbaikan pendapatan petani, dan harga pangan yang terjangkau konsumen.

Pengamanan stok pangan

Lebih jauh Presiden Yudhoyono menjelaskan, Indonesia telah mencapai swasembada beras, gula, jagung, telur, dan daging ayam. Meski begitu, belum ada dorongan untuk melakukan ekspor. Pengamanan stok pangan nasional lebih diutamakan.

Adapun untuk kedelai dan daging sapi, Presiden optimistis dalam tiga tahun mendatang kebutuhan nasional akan dicukupi oleh produksi dalam negeri.

Untuk meningkatkan produksi pangan, Presiden menginstruksikan agar lahan telantar dimanfaatkan. Saat ini ada sekitar tujuh juta hektar lahan yang telantar. Dari lahan yang telantar itu, sekitar 1,7 juta hektar di antaranya berstatus hak guna usaha.

”Saya minta lahan yang telantar ditertibkan, dan digunakan untuk pertanian,” katanya.

Presiden juga mendukung pengembangan padi varietas baru, Super Toy HL-2, yang ditargetkan dapat dipanen tiga kali per tahun, tanpa perlu menanam ulang bibit. Kapasitas panen ditargetkan 15,5 ton gabah per hektar. Padi ini sebelumnya ditanam di Bantul dan Kulon Progo di Yogyakarta.

Menanggapi kehendak pemerintah menaikkan HPP gabah dan beras, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo menyatakan sepakat. ”Hanya kenaikan HPP untuk gabah dan beras sebaiknya dilakukan sebelum panen padi musim gadu, yakni sebelum Juni-Juli 2008,” kata Siswono.

Jika kenaikan HPP dilakukan setelah panen gadu, hal itu sama saja tidak akan dirasakan petani karena panen pada musim kemarau tidak banyak lagi. ”Itu artinya kenaikan HPP baru efektif dirasakan petani pada panen raya tahun depan,” ujarnya.

Siswono menjelaskan, tanpa pemerintah menaikkan HPP, harga gabah dan beras secara riil sudah naik. Ada tiga kategori harga beras saat ini, yakni harga sesuai HPP, harga riil di pasaran, dan harga di pasar dunia yang sudah mencapai 680 dollar AS per ton, atau Rp 6.300 per kg.

Kenaikan HPP, menurut Siswono, untuk saat ini lebih berdampak terhadap Bulog. ”Kalau HPP tetap pada posisi sekarang, Bulog tidak akan bisa membeli beras. Kalaupun bisa, kualitasnya akan di bawah standar,” katanya.

Isu global

Kenaikan harga pangan, khususnya beras, telah menjadi isu global. Hal ini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Ahmad Suryana, terungkap dalam pertemuan Board of Trustees IRRI (Lembaga Penelitian Beras Internasional) di Manila, 7-11 April. ”Naiknya harga pangan memukul negara importir beras, seperti Banglades, Filipina, dan sejumlah negara Afrika,” kata Suryana.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan negara-negara pengimpor beras, Indonesia paling siap menghadapi lonjakan kenaikan harga beras dunia. ”Setidaknya lebih siap sampai bulan-bulan ini,” katanya

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan, Kadin telah mengingatkan pemerintah tentang ancaman inflasi pangan dunia. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi ekses kenaikan harga pangan dan juga energi di pasar global.

Kasus di Cirebon

Subdivisi Regional (Subdivre) Perum Bulog Cirebon memperketat pengawasan penyerapan beras petani karena ditemukan adanya penjualan beras asal Cirebon ke Kalimantan dengan harga beli di atas HPP. Ini didorong oleh kekhawatiran ekses penjualan ke luar Jawa atau ekspor ilegal akan mengganggu pengadaan beras Bulog.

Kepala Subdivre Cirebon Slamet Subagyo mengatakan, tim sosialisasi, monitoring, dan evaluasi Bulog menemukan bukti adanya sejumlah pedagang yang membeli beras petani dengan harga di atas HPP untuk dijual ke Kalimantan. Harga beli mereka berkisar Rp 4.150 per kg, sedangkan harga beli Bulog sesuai dengan HPP Rp 4.000 per kg.

”Para pedagang beras sistemnya door to door ke tempat penggilingan gabah, membeli beras dengan tunai Rp 4.150 per kg. Beras itu dikirim ke Kalimantan dengan kapal kayu dari pelabuhan Cirebon,” ujar Subagyo.

Tim menemukan pedagang membeli beras dari penggilingan Rp 4.100-Rp 4.150 per kg, yang akan dijual kembali Rp 4.300 per kg. Jumlah beras yang dikirim ke Kalimantan mencapai 800 ton.  (sumber kompas)

0 komentar »